Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Erman/Man

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang dituangkan Pemerintah Pusat ke NK RAPBN 2023 sebagai cerminan kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan Pemerintah. Said menyatakan, Banggar memiliki pandangan sejalan dengan Pemerintah bahwa desain RAPBN 2023 realistis dan mitigatif dalam melihat tantangan tahun 2023 mendatang.

Diantaranya inflasi tinggi disejumlah kawasan bahkan negara-negara maju di Eropa, Amerika, Kanada dan Turki menahan tingkat konsumsi global. "Tertahannya tingkat konsumsi global berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Per April 2022, IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2023 dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 3,2 persen," ujar Said dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (18/8/2022).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menuturkan resiko terbesar melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah pukulan langsung terhadap perdagangan internasional Indonesia. Menurunnya ekspor dan impor sangat mempengaruhi permintaan ekonomi, resiko serupa potensial dihadapi pasar keuangan dalam negeri. Tanda-tanda capital outflow terus berjalan, khususnya pada negara-negara emerging market. Hingga Agustus 2022, modal keluar telah mencapai Rp126 triliun year to date.

Tak hanya itu, sambung Said, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam hutang tidak sehat. Bahkan, ungkap Said, IMF memprediksi lebih dari 60 negara akan rontok ekonominya dan gagal bayar utang. Situasi itu kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi oleh Sri Lanka saat ini dimana revolving risk naik tajam. Ibarat rumus politik, kehancuran ekonomi bisa berujung pada krisis politik dan keamanan. 

"Oleh sebab itu, pemerintah harus mewaspadai situasi tersebut pada tahun politik mendatang. Menghadapi medan pekerjaan kita kedepan yang tidak mudah, kita tetap optimis dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus. Banggar DPR RI percaya Pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan kedepan dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023," pungkas Said.  

Sebagaimana diketahui pada tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyampaikan Nota Keuangan APBN 2023. Pada bulan-bulan sebelumnya, Banggar bersama Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI telah melakukan serangkaian pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023. Kesepakatan Banggar DPR dengan Pemerintah tentang KEM PPKF 2023 yang diputuskan Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023. (pun/aha)